Slideshow

Jumlah Kunjungan

Perangkat Nagari

Walinagari
 Drs. Feri Adrianto St. Sinaro
 SekretarisNagari
 Masneli S.Pi
 Bendahara
 Sartika Harmi S.P
 Kaur Pemerintahan
 Mutia Sari S.Kom
 Kaur Kesra
 Gafna Rahmi S.PdI
 Kaur Pembangunan
 Jaya Maulana
 Kaur Aset dan Keuangan
 Helmi Muslir
 Wali Jorong Limo Kampuang
 Sumardi, SE Rky Bungsu
 Wali Jorong Kapalo Koto
 Hermansyah St. Lembang Alam
 Wali Jorong Tangah Koto
 Rama Irwandi, St. Rajo Pangulu
 Wali Jorong Limo Suku
 Afrizal St. Marajo
 Wali Jorong Galuang
 Yanzul St. Bagindo

Agenda Nagari

 
Kamis, 12 Desember 2013 Nagari Sungai Pua Mendapat Kunjungan Lapangan / Study Banding dari Walinagari se Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat

Kotak Saran

PERNA Pelayanan Administrasi Nagari Sungai Pua

PERATURAN NAGARI SUNGAI PUA

NOMOR 4 TAHUN 2008

 

TENTANG

 

BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI NAGARI

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

WALINAGARI SUNGAI PUA

 

Menimbang

:

  • bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelaksanaan Program Pembangunan serta meningkatkan kinerja perangkat Nagari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) melalui biaya pelayanan administrasi nagari;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mendapatkan Peraturan Nagari Sungai Pua tentang biaya pelayanan administrasi nagari;

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Kepada Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
  10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemeilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

 

BADAN PERMUSAYAWARATAN NAGARI SUNGAI PUA

  Dan

WALINAGARI SUNGAI PUA

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI NAGARI

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturamn Nagari ini, yang dimaksud dengan :

  1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat Minangkabau ( Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah ) dan atau berdasarkan asal usul dan adat salingka Nagari.
  2. Walinagari adalah Walinagari Sungai Pua
  3. Jorong adalah bagian wilayah Nagari.
  4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
  5. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Peramngkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
  6. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagariadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Nagari dan BAMUS NAGARI yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
  8. Pelayanan adalah bentuk jasa yang diberikan kepada masyarakat.
  9. Administrasi adalah suatu bentuk surat menyurat atau pembukuan.
  10. Biaya pelayanan administrasi adalah bentuk imbalan jasa yang diterima dalam suatu urusan.
  11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Nagari berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
  12. Dana Alokasi Umum Nagari atau yang disingkat DAUN adalah dana keseluruhan yang diterima oleh Nagari berupa dana penghasilan untuk Walinagari, Perangkat Nagari, Bendahara Nagari dan Alokasi Dana Nagari.
  13. Tunjangan Penghasilan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARI sehubungan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARI.
  14. Bendahara adalah Perangkat Nagari yang ditunjuk oleh Walalinagari untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan Nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagri, yang dimaksud Pendapatan Asli Nagari dalam Peraturan ini adalah hasil usaha Nagari atau retribusi.
  15. Kekayaan Nagari adalah setiap barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimilki oleh Nagari dan tercatat dalam buku inventaris nagari dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

 

BAB II

BIAYA ADMINISTRASI NAGARI

Bagian Kesatu

Dasar Penarikan Biaya Administrasi Nagari

Pasal 2

 

  1. Penarikan biaya administrasi nagari didasarkan atas hak dan kewajiban setiap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Sungai Pua.
  2. Penariaknan biaya administrasi nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepada pertimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dalam pelaksanaan pembangunan.

 

Bagian Kedua

Objek dan Subjek Pelayanan Administrasi Nagari

Pasal 3

 

  1. Objek pelayanan administrasi nagari adalah setiap orang yang menerima pelayanan administrasi di nagari.
  2. Subjek pelayanan administrasi nagari adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah nagari.

Bagian Ketiga

Ketentuan Penarikan Biaya Pelayanan Administrasi Nagari

Pasal 4

 

  1. Penarikan biaya pelayanan administrasi nagari diberikan kepada masyarakat yang berada di lingkungan Nagari Sungai Pua.
  2. Terhadap masyarakat yang tidak mampu (masyarakat miskin) dibebaskan dari biaya pelayanan adminstrasi nagari.
  3. Kriteria masyarakat tidak mampu (masyarakat miskin) sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walinagari.

 

BAB III

JENIS DAN BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI

Pasal 5

Jenis dan biaya pelayanan administrasi nagari adalah sebagai berikut :

Pengurusan Permohonan KTP

: Gratis

Pengurusan Permohonan Kartu Keluarga

: Gratis

Surat Keterangan Beasiswa

: Gratis

Surat Keterangan Beasiswa TKPK

: Gratis

Surat Pindah

: Rp. 30.000,-

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

: Rp. 5.000,-

Surat Meninggal Dunia

: Rp. 10.000,-

Surat Keterangan Domisili

: Rp. 10.000,-

Surat Keterangan Pernah Menikah

: Rp. 10.000,-

•  Umur dibawah 50 Tahun

: Rp. 30.000,-

•  Umur di atas 50 Tahun

: Rp. 10.000,-

Surat Keterangan Ahli Waris

: Rp. 10.000,-

NA Nagari

: Rp. 60.000,-

NA Lompat Pagar Perempuan

: Rp. 60.000,-

NA Lompat Pagar laki-laki

: Rp. 100.000,-

Surat Keterangan Usaha Domisili

: Rp. 30.000,-

Legalisir Walinagari

: Rp. 5.000,-

Rekomendasi Permohonan Perizinan

: Rp. 50.000,-

Surat Keterangan Lainnya

: Rp. 10.000,-

 

BAB IV

PELAKSANAAN PENERIMAAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 6

 

  1. Penerimaan biaya pelayanan administrasi dilaksanakan oleh petugas Pelayanan Umum pada Pemerintahan Nagari.
  2. Hasil penerimaan biaya pelayanan administrasi nagari di setorkan ke kas nagari melalui Bendahara Nagari setiap hari.

.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI NAGARI

Pasal 7

 

  1. Setiap masyarakat Nagari Sungai Pua dapat mengetahui penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan administrasi nagari pada kantor Walinagari dan kantor Wali Jorong se Nagari Sungai Pua.
  2. Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan administrasi nagari dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun dalam sidang BAMUS Nagari Sungai Pua.

 

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walinagari.

 

Pasal 9

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

 

 

Ditetapkan di Nagari Sungai Pua

Pada tanggal 13 Oktober 2008

 

WALINAGARI SUNGAI PUA

 

 

 

Drs. FERI ADRIANTO St. SINARO

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN NAGARI SUNGAI PUA

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

ADMINISTRASI PELAYANAN NAGARI

 

I. UMUM

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan program pembangunan dan meningkatan kinerja Perangkat Nagari dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintahan Kabupaten Agam telah memberikan Dana Alokasi Umum Nagari ( DAUN ).

Tetapi dalam realita yang ditemui Pemerintahan Nagari, dana yang tersedia dari Dana Alkasi Umum Nagari ( DAUN ) tidak mencukupi dalam menjalankan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maka, Pemerintahan Nagarai mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan Nagari yang berasal dari pengolahan sumber daya alam dan retribusi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk menutupi kekurangan dibidang keuangan Pemerintahan Nagari mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Nagari Nomor 4 tahun 2008 tentang Retribusi Nagari, dengan harapan Peraturan Nagari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diridhai oleh Allah SWT.

 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

 

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Nagari

Seperti galian C, pengelolaan objek wisata.

 

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sumber pendapatan Nagari hasil swadaya dan partisipasi

Masyarakat seperti sumbangan masyarakat baik yang berda dikampung halaman

Dan yang berda diperantauan.

 

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat seperti

Retribusi dari jasa angkutan, jasa keuangan, kios-kios dan pengelolaan pasar.

 

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

 

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud retribusi pelayanan dalam pasal 4 Ayat (5) adalah biaya yang

Dibebankan kepada masyarakat dalam pengurusan surat yang dilakukan dikantor Walinagari.

 

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

 

Pasal 6

Huruf p.

Yang dimaksud dengan disesuaikan dalam pasal 6 huruf p adalah retribusi yang ditentukan di luar jenis-jenis pelayanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

 

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

 

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

 

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

 

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

 

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

 

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

 

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

 

Pasal 14

Cukup jelas

 

Pasal 15

Cukup jelas

 

Pasal 16

Cukup jelas